MK takkan bisa diintervensi tangani sengketa pilpres

MK takkan bisa diintervensi tangani sengketa pilpres - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan lembaganya siap menangani sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Bahkan, lembaga pengawal konstitusi ini juga telah memiliki aturan sendiri yang mengatur teknis pendaftaran, berperkara, hingga putusan.

"MK juga melakukan koordinasi di seluruh provinsi yang bersama menyelenggarakan dengan persiapan itu kita berharap kalau ada aduan, bisa diputuskan dengan adil, setelah 14 hari sesuai undang-undang," kata Hamdan dalam rapat kelembagaan dengan Presiden SBY di Gedung MK, Jakarta, Jumat (18/7).

Dengan demikian, kata Hamdan, MK akan menangani seluruh sengketa pilpres yang diajukan masing-masing calon jika merasa keberatan dengan hasil penetapan KPU. Hamdan pun merasa yakin seluruh lembaga negara akan tetap menjunjung tinggi independensi dan imparsialitas MK.

"Hal ini termasuk, pada pileg lalu tidak ada intervensi dan tekanan pada MK yang mempengaruhi keputusan. Kami hakim MK, dan jajaran MK, akan tetap menjaga independen dan imparsial dalam menjaga perkara. Khususnya dalam menghadapi sengketa pilpres," tandasnya.

Rapat dengan lembaga-lembaga negara ini dihadiri Presiden SBY, Wapres Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MA Hatta Ali, Ketua KY Suparman Marzuki, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Rapat ini membahas pengamanan dan persiapan menjelang pengumuman hasil Pilpres di KPU pada 22 Juli mendatang.